Kampanye Terbuka Pilpres 2009

Berikut berbagai analisa dan strategi dalam kampanye Presiden 2009 yang kami sadur dari berbagai sumber...

Analisa Terkait Strategi dan Hambatan Kampanye Pasangan SBY-Boediono

JAKARTA Kampanye tentang Pilpres satu putaran yang dilakukan kubu pasangan SBY-Boediono terus mendapat cibiran. Sejumlah pengamat menilai hal itu dikarenakan kurang cerdasnya kubu SBY-Boediono dalam mengelola isu untuk menghadapi dua penantangnya.

Pemerhati komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, menilai kampanye pilpres satu putaran yang disuarakan kubu pasangan SBY-Boediono justru akan kontra produktif. Ini bentuk kampanye yang kurang cerdas karena memberikan kesan kepada publik pasangan ini sebagai pasangan yang arogan, ujar Effendi saat hadir pada paparan hasil survey Sugeng Sarjadi Syndicate di Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurutnya, melihat pentingnya pencitraan seharusnya kubu pasangan SBY-Boediono melakukan kampanye yang menyerang. Alasannya, waktu yang tersedia bagi pasangan capres untuk memaparkan program maupun visi dan misinya sudah semakin terbatas. "Para capres akan terjebak dalam iklan-iklan politik yang kosong karena waktunya terbatas. Karena itu para pasangan harus saling menyerang, cetus Effendi.

Meski demikian Effendi juga menyarankan agar pasangan capres tetap bersikap elegan. Dan serangan itu harus diperkuat data, tandasnya.

Sedangkan pengamat ekonomi dari ECONIT, Hendri Saparini menilai kampanye piplres satu putaran dilontarkan karena kubu pasangan SBY-Boediono sudah kerepotan menghadapi tudingan neo-liberal. Menurut Saparini, isu neo liberal tidak bisa dipandang remeh kubu SBY-Boediono. 

Perempuan yang selalu tampil berjilbab ini mengatakan, isu neo-liberal bisa menjadi senjata ampuh bagi pesaing SBY-Boediono. Mungkin awalnya Pilpres 2009 diprediksi tak berbeda jauh dengan Pilpres 2004. Tetapi setelah Pak SBY memilih Pak Boediono, muncullah isu neoliberal dan ini sudah di luar dugaan," ulas Saparini.

Menurutnya, Pilpres kali ini adalah pertarungan mengelola isu ekonomi. "Jadi pasangan capres dan cawapres yang bisa mengelola isu ekonomi ini dengan benar, bakal menang, tukasnya.

Utang Indonesia kian hari kian membumbung tinggi. Besarnya beban utang tersebut disinyalit dapat menjadi penghambat SBY-Boediono melaju pada Pilpres Juli mendatang. 

"Mengenai dana BLT yang katanya dari utang ini isu beban berat oleh SBY-Boediono. Jadi tidak ada yang dilakukan selain meng-counter isu ini," sebut Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti dalam diskusi 'Utang vs Kedaulatan: Tantangan Ekonomi Politik Presiden Sekarang dan Mendatang' di LP3ES, Jakarta, Minggu (14/6). 

Kendati begitu, menurut Ray, isu tersebut tidak akan mempengaruhi rakyat banyak. Karena isu tersebut hanya dikonsumsi di tingkatan elit saja. "Jadi implikasinya tidak terlalu besar untuk tingkat terhadap pilpres," ucapnya. 

Ia menjelaskan, dari 3 pasangan capres-cawapres yang ada, hanya SBY-Boediono yang menolak membicarakan utang Indonesia. Sedangkan sisanya Mega-Prabowo dan JK-wiranto begitu getol membicarakan soal utang tersebut. 

"Dan kalau DPR cerdas, itu Komisi XI harus memanggil Sri Mulyani Indrawawti dan memastikan apakah benar dana BLBI itu diambil dari utang. Harus diketahui prosedur pembayarannya dan lain-lain. Apakah ini sudah didiskusikan oleh kreditor. Jangan-jangan itu tidak tercantum di dalamnya," pungkasnya. 

Kampanye Pasangan SBY-Boediono

Calon presiden nomor 2 Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah berjanji. Sebab, semakin banyak janji dilontarkan, maka akan semakin sulit untuk menepatinya. Ia bahkan seolah menyindir jargon kampanye calon lain. 

"Saya memilih tidak mudah berjanji. Tidak mudah mengatasi masalah, tidak mudah memimpin negara. Banyak saudara kita yang tidak sabar ingin banyak yang diubah dalam semalam. Makin banyak janji, sulit dipenuhi," kata SBY, dalam kampanye terbatas di GOR Flobamora, Kupang, Minggu (14/6) siang. 

Dengan kondisi yang ada sekarang, kata dia, hendaknya rakyat memilih pemimpin yang sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. 

"Saudara bebas memilih. Mau pilih yang jelas komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih atau yang belum jelas komitmennya? Kalau janji, semua orang bisa. Saya lebih baik, saya lebih cepat. Jangan terlalu mudah bikin janji," tegasnya.

Kampanye Pasangan Mega-Pro

Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa dengan Madura telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Hal ini membuat calon presiden nomor 1 Megawati Soekarnoputri jengkel. Sebab, jembatan itu, menurutnya berawal dari hasil kerja kerasnya ketika menjadi presiden. 

"Sekarang jangan dilihat kalau jembatan itu sudah jadi dan berdiri megah. Tetapi siapa yang mengawali, siapa yang menancapkan tiang pancangnya. Hal-hal sulit ini yang harus diingat. Jangan kalau sudah jadi dan berdiri kokoh saja," ujarnya, di Stadion Kahuripan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/6). 

Megawati juga mengingatkan pada para pendukungnya mengawasi daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga, tidak terjadi lagi indikasi kecurangan seperti pada saat Pilgub Jatim beberapa waktu lalu. "Saya punya buktinya. Jangan khawatir. Buktinya ada," tegas Mega. 

Usai berkampanye dan berdoa bersama dengan para ulama serta santri di Malang, Mega langsung menuju Sidoarjo dan bertemu dengan pasangannya Prabowo Soebianto.

Kampanye JK-Win

Calon Presiden Jusuf Kalla yang berkampanye di kawasan Cilincing Jakarta, menjanjikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dibidang pendidikan dan kesejahteraan keluarga melalui PKK yang menurut Kalla akan ditangani langsung oleh Ny Muffidah Kalla.

Pada kesempatan itu JK melakukan dialog dengan ibu-ibu yang mengeluhkan masih tingginya biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang bersangkutan sebagai buruh dan memohon agar pasangan JK-Win lebih concern kepada peningkatan pendidikan.

Analisa Terkait Issue Utang Luar Negeri

Utang luar negeri benar-benar menjadi isu panas di Pilpres. Setelah dibidik dengan jumlah utang luar negeri yang meroket selama era kepresidenan SBY, kubu pasangan capres SBY-Boediono menyerang balik kubu Megawati dengan isu utang pula. 

Analis politik dari kantor kepresidenan, Zaenal Budiyono mengatakan, selama Megawati menjadi presiden ternyata pinjaman luar negeri Indonesia juga tak terlepas dari dikte IMF. Bahkan Megawati yang nyata-nyata mengklaim sebagai korban Orde Baru, justru menunjuk sisa-sisa tim ekonomi Orde Baru yang dikenal sebagai para mafia Berkeley menjadi pembantunya (di kabinet), ujar Zaenal, kepada JPNN, Minggu (14/6).

Bahkan, kata Zaenal yang juga anggota Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono ini, Megawati telah menciptakan jebakan utang luar negeri dan menganut neo-liberalisme. Sebab, embel-embel yang disyaratkan IMF sebelum mengucurkan utang selalu dipatuhi pemerintahan Megawati. 

Soal kecenderungan Megawati didikte IMF, ulas Zaenal, bisa dilihat dari penandatanganan letter of intent (LoI) yang ditandatangani pada Agustus 2001. Turunan LoI itu adalah kenaikan harga BBM sampai 30 persen, kenaikan Tarif Dasar Listrik hingga 17 persen, serta kompensasi kenaikan BBM untuk keluarga miskin (perkotaan) dengan skema subsidi beras yang justru menghancurkan kaum tani dan penahanan kenaikan upah, tudingnya.

Zaenal juga menunjuk divestasi Bank Central Asia (BCA) sebagai bentuk tunduknya Megawati terhadap dikte IMF. September 2001 IMF menyetujui pencairan pinjaman 395 juta dollar AS ke Indonesia. Ini adalah pengucuran utang tahap II yang merupakan bagian dari paket utang sebesar 4,73 milyar dolar AS. Komitmen pemerintah Indonesia era Megawati untuk menjalankan semua resep-resep reformasi neo-liberal yang disarankan oleh IMF telah mendorong IMF menyetujui pencairan utang, sebut Zaenal.

Lebih lanjut Zaenal menambahkan, divestasi 51 persen saham BCA itu dimaksudkan agar bank yang sebelumnya dikuasai BPPN dari keluarga Salim itu bisa secara total dikuasi investor asing. 

Tak hanya itu, Zaenal menilai selama kepresidenan Megawati, postur APBN tak sehat karena ditopang dengan penjualan aset di BPPN dan privatisasi. Dan tentunya dengan pinjaman luar negeri pula, lanjutnya.

Karenanya Zaenal melihat hal itu sebagai salah satu kesalahan fatal pemerintahan Megawati. Kesalahan seperti inilah yang kemudian menjebak Indonesia ke dalam jerat utang luar negeri yang lebih dalam, tukasnya.